Turut hadir dalam kegiatan tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Nuryamin,S.TP.,M.M, Asisten Pemerintahan Kesra serta Perwakilan Kepala Perangkat Daerah Kota Singkawang. Dalam kesempatan tersebut Muhammadin menyampaikan Pemerintah sangat serius mengupayakan penurunan stunting, khususnya di Kota Singkawang. Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No. 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting , kemudian adanya Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI).

Ia menjelaskan Tren Angka Prevalensi Stunting Kota Singkawang Tahun 2021 sampai Tahun 2023 bersumber dari e-PPGBM adalah : 11,33 % ; 13,05 % ; 14,85 %. Sedangkan Data dari SSGI/SKI adalah : 21,2 %, 23,5 %, 20,1 %. dengan harapan Angka prevalensi Stunting Kota Singkawang akhir Tahun 2024 di bawah angka 14 %, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Melalui Penguatan Peran dari OPD dan semua pihak yang terkait kegiatan percepatan penurunan stunting.

“Maka dari itu melalui Sosialisasi Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 400.13.37/122/DN-02.PPKB Tahun 2025 Tentang Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kota Singkawang ini diharapkan upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah dan Kelurahan, TNI, POLRI, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan”, ungkap Muhammadin.

“Saya menegaskan bagi Dinas teknis penanganan stunting di tahun 2025 bisa melakukan sebuah evaluasi dan pengendalian untuk menekan stunting di Kota Singkawang yang angkanya cukup tinggi, banyak faktor yang harus kita benahi. Upaya-upaya kita dalam vaksinasi harus mencapai target khususnya di daerah-daerah yang masih kurang pemahaman pentingnya vaksinasi. Pihak Kelurahan harus mendorong masing-masing wilayah dari sisi Posyandu, atau jemput bola datangi rumah ke rumah warga”, Pungkasnya.