Penjabat Wali Kota Singkawang, Drs. H. Sumastro, M.Si., menghadiri sekaligus menjadi Keynote Speaker Pleno 3 pada acara Konferensi Pleno III Festival HAM 2023, yang dilaksanakan di Ballroom Swiss Bell Inn Singkawang, Rabu (18/10/2023).

Hadir dalam kegiatan ini, Perwakilan Wali Kota Gwangju Korea Selatan, Ketua dan Komisioner Komisi Nasional HAM, Direktur International Forum NGO Forum on Indonesian Development (Infid), Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Forkopimda Kota Singkawang, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalbar serta Ketua Program Magister Ilmu Hukum Untan.

Kegiatan ini mengusung tema "Human Trafficking Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ham". Kejahatan perdagangan orang adalah tindak melanggar hukum yang juga merupakan pelanggaran berat HAM. Provinsi Kalimantan Barat menjadi daerah yang berpotensi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), baik sebagai daerah penyalur, daerah transit maupun daerah penerima. Karena letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Pj. Wali Kota Singkawang menyatakan bahwa, Kasus TPPO di Kalimantan Barat khususnya Kota Singkawang secara faktual masih terjadi hingga saat ini, serta berpotensi menjadi keberulangan. Sehingga perlu segera dilakukan pencegahan dan penanganan karena akan berdampak pada timbulnya permasalahan sosial yang baru. "Penting bagi Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten untuk mengidentifikasi dan mengintervensi

faktor yang menjadi pendorong terjadinya TPPO", ujarnya.

Sumastro berharap upaya Pemkot Singkawang dalam pencegahan dan penanganan melalui sosialisasi pencegahan TPPO dan bantuan hukum bagi masyarakat yang diharapkan mampu menjadi pemantik bagi semua stakeholder untuk dapat bersama-sama dengan kewenangan yang dimiliki melakukan pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Singkawang. "Saya berharap melalui kegiatan ini dapat lebih mendorong dalam pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi", pungkasnya.