Penjabat Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Aulia Candra, S.STP., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kota Singkawang Tahun 2024, bertempat di Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (16/01/2024).

Dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Plt. Asisten Administrasi Umum, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, jajaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, jajaran Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, jajaran Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Camat dan Lurah se-Kota Singkawang serta perwakilan Pendata P3KE.

Kegiatan ini sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia dan Keputusan Wali Kota Nomor 412 Tahun 2023 tentang Pendataan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kota Singkawang. Untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan konvergensi, integrasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk mempertajam data pensasaran yang sudah ada serta meningkatkan akurasi pensasaran program, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum menerima program tersebut.

Data dan Informasi yang ditampilkan dalam pertemuan ini berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan dan validasi data yang dilakukan selama bulan November 2023 lalu. Jumlah data P3KE Kota Singkawang sebelumnya sebanyak 2.369, namun setelah divalidasi hanya tersisa 195 Keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Data ini telah dilaporkan untuk selanjutnya dilakukan intervensi yang dijadwalkan akan mulai dilaksanakan bulan Januari 2024 ini. 

Aulia Candra meminta penyajian Rekap Data Rencana Intervensi Hasil Verval P3KE agar dijabarkan per triwulan. Para Camat dan Lurah diminta untuk dapat memastikan kebenaran dan keabsahan data dan informasi yang diberikan lengkap dengan bukti pendukung yang sesuai. "Harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai data yang ditampilkan tidak sesuai dengan bukti pendukungnya", tegasnya.