Forum yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dihadiri dan diikuti oleh jajaran Forkopimda, Instansi Vertikal serta jajaran Pemerintah Kota Singkawang.

Penegakan netralitas ASN diperlukan untuk menselaraskan antara peran dan fungsi sebagai pelayan publik yang profesional dengan komitmen bersama semua pihak melalui pengawasan intensif. Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, ASN dituntut untuk tidak membedakan latar belakang politik, suku, agama atau golongan serta harus bertindak objektif demi menjaga iklim demokrasi yang sehat serta mencegah penyalahgunaan wewenang untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Netralitas harus dijunjung tinggi agar birokrasi fokus menjalankan tugas pelayanan publik", ujar Sumastro.

Selain membawa dampak bagi diri pribadi, ketidaknetralan ASN dalam ajang kontestasi politik juga akan berdampak bagi institusi pemerintahan, salah satunya hilangnya kepercayaan publik.

Menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya, sehingga ASN tidak terjebak dalam hal-hal yang bisa membuat masalah di kemudia hari. Kecurigaan masyarakat adalah bagian dari sebuah dinamika berpikir yang tidak bisa kita hindari. Maka dari itu, pada kesempatan ini, Pj. Wako Sumastro menekankan kepada seluruh ASN di Lingkup Pemkot Singkawang untuk selalu berhati-hati dalam bermedia sosial.

Sumastro berharap melalui forum ini dapat memberikan pemahaman sekaligus pengamalan akan pentingnya asas netralitas bagi ASN. Seorang ASN merupakan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.Sebagai salah satu pilar pemersatu bangsa, ASN dilarang terlibat dalam politik praktis.