Pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Singkawang ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), setidaknya terdapat tiga poin penting yang menjadi perhatian, yaitu Perlindungan Kesehatan Merupakan Hak Dasar Warga Negara, Skema Asuransi Sosial Untuk Meringankan Beban Individu Juga Negara serta Kepesertaan yang bersifat wajib, sehingga perlu dipastikan kerjasama dari berbagai pihak terkait. Berdasarkan data paparan oleh BPJS Kesehatan, Kota Singkawang menjadi Kota tertinggi kedua dalam hal Capaian UHC sebesar 99,83 persen dan Keaktifan Peserta sebesar 82,95 persen.

Dalam pertemuan ini, Pj. Sekda menyatakan bahwa Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen untuk dapat memberikan perlindungan Jaminan Kesehatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sekaligus menjadi tantangan dari segi budgeting, namun kembali lagi kepada kemampuan keuangan dan skala prioritas daerah. Melalui forum ini diharapkan dapat terjalin kolaborasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kota Singkawang.